Peternakan sering dianggap sebagai aktivitas damai yang dekat dengan kehidupan sehari hari masyarakat pedesaan. Namun, di beberapa negara, sektor ini justru berada di tengah pusaran konflik bersenjata. Sudan menjadi salah satu contoh paling nyata. Di negara ini, peternakan tidak hanya berkaitan dengan pangan dan mata pencaharian, tetapi juga dengan kekuasaan, senjata, dan kepentingan politik.
Penelitian terbaru menunjukkan bahwa aktor militer dan paramiliter memiliki peran besar dalam sistem agripangan Sudan, termasuk sektor peternakan. Keterlibatan ini bukan fenomena baru, tetapi berkembang secara bertahap selama puluhan tahun. Militer tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga menjadi pelaku ekonomi yang aktif dalam rantai nilai pangan dan ternak.
Baca juga artikel tentang: Glukosinolat di Camelina: Tantangan Kimia untuk Masa Depan Peternakan Berkelanjutan
Sudan memiliki potensi peternakan yang sangat besar. Negara ini dikenal sebagai salah satu produsen ternak utama di Afrika, khususnya sapi, domba, dan unta. Ternak Sudan memasok kebutuhan domestik sekaligus pasar ekspor ke Timur Tengah dan Afrika Utara. Bagi jutaan warga Sudan, ternak merupakan sumber pendapatan utama dan aset ekonomi terpenting.
Masalah muncul ketika aktor bersenjata mulai menguasai jalur produksi dan distribusi. Penelitian ini menelusuri bagaimana angkatan bersenjata Sudan dan kelompok paramiliter Rapid Support Forces secara perlahan membangun pijakan dalam sistem agripangan. Mereka masuk ke berbagai komoditas, mulai dari ternak, gandum, hingga hasil hortikultura dan getah arab.
Para peneliti melakukan lebih dari lima puluh wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan. Dari peternak, pedagang, pejabat pemerintah, hingga pelaku usaha swasta. Hasilnya menunjukkan bahwa keterlibatan militer dalam peternakan tidak bersifat seragam. Strategi yang digunakan sangat bergantung pada tingkat keuntungan, kompleksitas teknis, dan keberadaan sektor swasta formal.
Dalam sektor peternakan, militer dan paramiliter sering memilih pendekatan penguasaan langsung. Mereka mengendalikan akses terhadap lahan penggembalaan, pasar ternak, dan izin ekspor. Dengan posisi ini, mereka dapat menarik rente ekonomi tanpa harus terlibat langsung dalam proses pemeliharaan ternak. Peternak kecil sering tidak memiliki pilihan selain mengikuti aturan yang ditetapkan oleh aktor bersenjata.
Salah satu strategi yang teridentifikasi adalah penguasaan eksklusif dan ekstraksi rente. Dalam skema ini, aktor bersenjata memanfaatkan kekuatan mereka untuk memonopoli jalur perdagangan. Mereka memperoleh keuntungan dari biaya tidak resmi, kuota ekspor, atau kontrol terhadap fasilitas logistik. Praktik ini menciptakan ketimpangan besar antara peternak kecil dan aktor kuat bersenjata.
Strategi lain adalah persaingan yang tidak seimbang melalui sistem perizinan. Militer dan paramiliter memiliki pengaruh besar dalam pemberian lisensi dan kuota. Pelaku usaha yang dekat dengan mereka mendapat akses lebih mudah, sementara pelaku lain tersingkir. Akibatnya, pasar ternak menjadi tidak sehat dan inovasi terhambat.
Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa aktor bersenjata tidak selalu mendominasi semua lini. Dalam sektor yang membutuhkan keahlian teknis tinggi atau investasi besar, mereka terkadang memilih untuk membiarkan sektor swasta bergerak. Ketika nilai tambah produk terlalu kompleks, militer cenderung mengambil sikap pasif dan menerima keberadaan pesaing.
Menariknya, dalam beberapa kasus, aktor bersenjata justru berperan sebagai inovator. Ketika potensi keuntungan tinggi dan sektor swasta belum masuk, mereka berinvestasi dalam infrastruktur dan teknologi. Namun, inovasi ini tetap berada dalam kerangka kepentingan mereka sendiri, bukan untuk memperkuat kesejahteraan peternak kecil.
Dampak dari keterlibatan militer dalam peternakan sangat luas. Peternak kecil menghadapi ketidakpastian akses pasar dan harga yang tidak adil. Banyak dari mereka kehilangan insentif untuk meningkatkan produksi atau kualitas ternak. Dalam jangka panjang, kondisi ini melemahkan ketahanan pangan dan ekonomi pedesaan.
Penelitian ini juga mengaitkan peran ekonomi militer dengan konflik bersenjata yang pecah pada tahun 2023. Persaingan ekonomi antara angkatan bersenjata Sudan dan Rapid Support Forces menjadi salah satu faktor penting yang memicu konflik terbuka. Dengan kata lain, perebutan kendali atas sumber daya agripangan, termasuk peternakan, berkontribusi langsung pada eskalasi kekerasan.
Bagi dunia peternakan global, temuan ini memberikan pelajaran penting. Sistem peternakan tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu terkait dengan struktur kekuasaan, kebijakan, dan stabilitas politik. Ketika aktor bersenjata menguasai sektor pangan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh peternak, tetapi juga oleh seluruh masyarakat.
Penelitian ini juga menantang anggapan bahwa investasi militer dalam sektor agripangan selalu meningkatkan efisiensi. Dalam banyak kasus, keterlibatan tersebut justru menciptakan distorsi pasar dan memperdalam ketimpangan. Peternakan yang seharusnya menjadi alat pengentasan kemiskinan berubah menjadi arena perebutan rente.
Solusi terhadap masalah ini tidak sederhana. Peneliti menekankan pentingnya reformasi tata kelola agripangan yang transparan dan inklusif. Penguatan peran peternak kecil, koperasi, dan sektor swasta sipil menjadi kunci untuk mengurangi dominasi aktor bersenjata. Tanpa perubahan struktural, peternakan akan terus menjadi sumber konflik, bukan sumber kesejahteraan.
Kisah Sudan menunjukkan bahwa keberlanjutan peternakan tidak hanya ditentukan oleh pakan, teknologi, atau produktivitas. Faktor politik dan keamanan memiliki pengaruh yang sama besar. Peternakan yang sehat membutuhkan lingkungan yang aman, adil, dan bebas dari tekanan senjata.
Penelitian ini mengingatkan kita bahwa pangan dan kekuasaan sering berjalan beriringan. Ketika senjata masuk ke kandang, yang dipertaruhkan bukan hanya ternak, tetapi juga masa depan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor peternakan.
Baca juga artikel tentang: Perisai Air Tanah: Bagaimana PRB Menjadi Penjaga Lingkungan Peternakan
REFERENSI:
Resnick, Danielle dkk. 2026. Under the gun: Military and paramilitary actors in Sudan’s agrifood system. The Journal of Development Studies, 1-22.
