Pemerintah Brunei Darussalam mulai memandang sektor peternakan sebagai bagian penting dari masa depan ketahanan pangan nasional. Selama puluhan tahun, negara ini sangat bergantung pada minyak dan gas alam sebagai sumber utama pendapatan. Ketergantungan tersebut membuat perekonomian Brunei rentan terhadap fluktuasi harga energi dunia. Kesadaran inilah yang mendorong pemerintah untuk memperkuat sektor pertanian dan peternakan melalui pendekatan pertanian cerdas berbasis teknologi.
Brunei sebenarnya bukan negara agraris dalam pengertian tradisional. Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap produk domestik bruto masih kecil. Namun, potensi sektor ini sangat besar jika dikelola dengan strategi yang tepat. Pemerintah menetapkan target ambisius untuk mencapai swasembada pada beberapa komoditas peternakan seperti ayam pedaging, telur, dan bibit ayam. Dalam jangka menengah hingga panjang, swasembada juga diharapkan tercapai pada sapi, kambing, domba, dan kerbau.
Baca juga artikel tentang: Rahasia Protein Air: Menggali Potensi Mikroalga dan Duckweed untuk Ternak
Konsep pertanian cerdas atau smart agriculture menjadi fondasi utama strategi ini. Pertanian cerdas menggabungkan teknologi digital, data, dan inovasi manajemen untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks peternakan, pendekatan ini mencakup penggunaan sensor, sistem manajemen ternak berbasis data, otomatisasi pemberian pakan, serta pemantauan kesehatan hewan secara real time.
Salah satu tantangan utama peternakan di Brunei adalah keterbatasan tenaga kerja lokal. Banyak generasi muda kurang tertarik bekerja di sektor peternakan karena dianggap berat dan kurang menjanjikan. Teknologi membantu mengubah persepsi ini. Sistem kandang modern dengan kontrol suhu otomatis, pemberian pakan terjadwal, dan pencatatan digital membuat pekerjaan peternakan menjadi lebih efisien dan menarik bagi tenaga kerja terdidik.

Produktivitas menjadi kata kunci dalam transformasi ini. Dengan teknologi yang tepat, peternak dapat menghasilkan lebih banyak produk dengan sumber daya yang lebih sedikit. Ayam pedaging dapat dipanen dalam waktu yang lebih singkat dengan tingkat kematian rendah. Produksi telur menjadi lebih stabil karena kondisi lingkungan kandang terkontrol dengan baik. Hasil ini berdampak langsung pada ketersediaan pangan dan stabilitas harga di pasar domestik.
Keamanan pangan juga menjadi perhatian utama. Ketergantungan pada impor membuat pasokan pangan rentan terhadap gangguan global seperti pandemi, konflik geopolitik, atau gangguan logistik. Dengan memperkuat peternakan lokal, Brunei berupaya memastikan pasokan protein hewani yang aman dan terjangkau bagi masyarakatnya. Produksi lokal juga memudahkan pengawasan kualitas dan keamanan produk.
Pendekatan pertanian cerdas tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga pada efisiensi sumber daya. Air, pakan, dan energi digunakan secara lebih bijaksana. Sistem pemantauan digital memungkinkan peternak mengetahui kebutuhan ternak secara presisi. Pakan tidak lagi diberikan secara berlebihan, sehingga mengurangi limbah dan biaya produksi. Pengelolaan kotoran ternak juga dapat diintegrasikan dengan sistem daur ulang untuk pupuk atau energi.
Dari sisi lingkungan, strategi ini membantu mengurangi jejak ekologis peternakan. Emisi gas rumah kaca dapat ditekan melalui manajemen pakan dan limbah yang lebih baik. Penggunaan lahan menjadi lebih efisien karena produksi meningkat tanpa perlu memperluas area peternakan secara besar besaran. Pendekatan ini sejalan dengan komitmen Brunei terhadap pembangunan berkelanjutan.
Peran pemerintah sangat penting dalam mendorong transformasi ini. Pemerintah menyediakan peta jalan pembangunan pertanian berkelanjutan yang jelas. Investasi pada infrastruktur, riset, dan pengembangan sumber daya manusia menjadi prioritas. Program pelatihan bagi peternak dan calon peternak membantu meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial. Dukungan kebijakan juga diberikan untuk menarik investasi swasta ke sektor peternakan.
Peternakan modern juga membuka peluang ekonomi baru. Rantai nilai peternakan tidak berhenti di kandang. Pengolahan hasil ternak, pengemasan, distribusi, dan pemasaran memberikan nilai tambah yang signifikan. Industri pengolahan pangan berbasis ternak dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional.
Pengurangan kehilangan pascapanen menjadi salah satu fokus penting. Teknologi penyimpanan dingin, pengolahan cepat, dan logistik yang efisien membantu memastikan produk ternak sampai ke konsumen dalam kondisi baik. Upaya ini tidak hanya meningkatkan pendapatan peternak, tetapi juga mengurangi pemborosan pangan.
Transformasi peternakan di Brunei menunjukkan bahwa negara dengan keterbatasan lahan pun dapat membangun sistem pangan yang tangguh. Kuncinya terletak pada pemanfaatan teknologi, perencanaan yang matang, dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Peternakan tidak lagi dipandang sebagai sektor tradisional yang tertinggal, melainkan sebagai sektor modern yang berbasis inovasi.
Pengalaman Brunei memberikan pelajaran berharga bagi negara lain, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Ketahanan pangan tidak selalu bergantung pada luas lahan atau jumlah tenaga kerja, tetapi pada kecerdasan dalam mengelola sumber daya. Dengan pendekatan yang tepat, peternakan dapat menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Ke depan, tantangan tetap ada. Perubahan iklim, fluktuasi harga pakan global, dan dinamika pasar memerlukan sistem peternakan yang adaptif. Namun, fondasi yang sedang dibangun melalui pertanian cerdas memberikan harapan besar. Peternakan di Brunei bergerak menuju masa depan yang lebih mandiri, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan bagi generasi mendatang.
Baca juga artikel tentang: Mengapa Kuda Memilih Rumput Tertentu? Sains di Balik Perilaku Merumput
REFERENSI:
Ahmed, Osumanu Haruna & Abdullah, Rose. 2026. Smartifying Agriculture to achieve Food Security and Sustainability in Brunei Darussalam. Sustainable Agriculture and Food Security in Southeast Asia: Towards Climate Resilience and Digitalization, 31-48.


